Opini Publik tentang legalitas Ijazah Wakil Presiden Ghibran Jika meminjam Istilah pepatah lama “Habislah Gelap Terbitlah terang” setelah sekilan lama menanti teka teki ijazah ghoib itu ternyata benar benar TIDAK ADA, berdasarkan Pasca Persidangan di M𝗮𝗵𝗸𝗮𝗺𝗮𝗵 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘀𝗶 (𝗠𝗞) 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗺𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗺𝗲𝘆𝗮𝗸𝗶𝗻𝗸𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗻𝘂𝗻𝗷𝘂𝗸𝗸𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝗮𝗯𝘂𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗮𝗸𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗶 𝗶𝗷𝗮𝘇𝗮𝗵/𝘀𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝘁/𝗱𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗮𝗿 𝗻𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗷𝗮𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝘀𝗮𝗿 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗱𝗶𝘀𝗲𝘁𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗵 𝘁𝗮𝗺𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗮𝘁𝗮𝘀, 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗮𝘀𝗮𝗵 𝗮𝗹𝗶𝘆𝗮𝗵, 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗸𝗲𝗷𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻, 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗮𝘀𝗮𝗵 𝗮𝗹𝗶𝘆𝗮𝗵 𝗸𝗲𝗷𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻, 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗹𝗮𝗶𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗷𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗸𝘀𝘂𝗱 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟭𝟲𝟵 𝗵𝘂𝗿𝘂𝗳 𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟮𝟮𝟳 𝗵𝘂𝗿𝘂𝗳 𝗹 𝗨𝗨 𝗣𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂.
Hal ini disampaikan Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa malam, 6 Oktober 2026.
Jika mengutif 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗔𝗕𝗖 𝗥𝗶𝘀𝗲𝘁 & 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗿𝗶𝘇𝗮𝗹 menilai bahwa Putusan MK membuktikan bahwa 𝗪𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝗮𝗯𝘂𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗮𝗸𝗮 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗶 𝗶𝗷𝗮𝘇𝗮𝗵 𝗦𝗠𝗔 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗷𝗮𝘁.
hanya karena waktu dan legal standing saja, maka petitum para pemohon tidak dikabulkan MK. "𝙎𝙚𝙖𝙣𝙙𝙖𝙞𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙖𝙖𝙩 𝙞𝙣𝙞 𝙢𝙖𝙨𝙞𝙝 𝙩𝙖𝙝𝙪𝙣 2024, 𝙢𝙖𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙗𝙧𝙖𝙣 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙖𝙝 𝙡𝙤𝙡𝙤𝙨 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝘾𝙖𝙬𝙖𝙥𝙧𝙚𝙨, 𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙖𝙙𝙖 𝙞𝙟𝙖𝙯𝙖𝙝 𝙎𝙈𝘼 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙨𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙟𝙖𝙩," kata Erizal, dikutip Rabu 7 Oktober 2026.
Dugaan lolosnya Gibran dalam Pilkada Solo maupun Pilpres 2024, karena ayah kandungnya, Joko Widodo alias Jokowi masih menjabat Presiden RI. "𝙎𝙚𝙗𝙖𝙗 𝙠𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠, 𝙢𝙖𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙗𝙧𝙖𝙣 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙖𝙝 𝙡𝙤𝙡𝙤𝙨 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙣. 𝙏𝙚𝙧𝙣𝙮𝙖𝙩𝙖, 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙝𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙪𝙨𝙞𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙖𝙟𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙘𝙪𝙠𝙪𝙥, 𝙩𝙖𝙥𝙞 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙞𝙟𝙖𝙯𝙖𝙝𝙣𝙮𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙡𝙚𝙣𝙜𝙠𝙖𝙥 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙢𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙮𝙖," kata Erizal.
Di tengah mentalitas feodalisme, birokrat manakah yang berani tidak meloloskan persyaratan seperti usia atau ijazah, anak Presiden.
"𝘽𝙖𝙝𝙠𝙖𝙣, 𝙟𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙠𝙖𝙩 𝙠𝙚𝙝𝙖𝙙𝙞𝙧𝙖𝙣, 𝙠𝙚𝙧𝙩𝙖𝙨 𝙥𝙪𝙩𝙞𝙝 𝙥𝙪𝙣 𝙙𝙞𝙗𝙚𝙧𝙞𝙠𝙖𝙣, 𝙢𝙖𝙠𝙖 𝙞𝙩𝙪 𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙙𝙞𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙥 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙞𝙟𝙖𝙯𝙖𝙝 𝙠𝙚𝙡𝙪𝙡𝙪𝙨𝙖𝙣. 𝙃𝙖𝙧𝙞 𝙞𝙩𝙪 𝙙𝙞𝙢𝙖𝙨𝙪𝙠𝙠𝙖𝙣, 𝙝𝙖𝙧𝙞 𝙞𝙩𝙪 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙨𝙪𝙧𝙖𝙩 𝙠𝙚𝙩𝙚𝙧𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣.
Sebagai bahan referensi lainnya mengutif pendapat Feri Amsari Sebut Putusan MK Justru Cerdas: Bongkar Kebenaran Ijazah Gibran Tanpa Lampaui Kewenangannya
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden merupakan putusan yang 'cerdas'.
Meski menolak gugatan pemohon, namun MK justru mengungkap kebenaran terkait jenjang pendidikan Gibran, bahkan cenderung 'melempar bola' ke pihak lain yang lebih berwenang: parpol, capres dan cawapres, DPR, dan koalisi lain yang terkait.
Melalui akun X-nya, Feri menyebut putusan tersebut berhasil mengungkap persoalan dalam Pilpres 2024 tanpa membuat MK melampaui kewenangannya.
“Putusan MK ini menurut saya ‘cerdas’. Mengungkapkan kebenaran tanpa melampaui kewenangannya,” tulis Feri, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut Feri, putusan tersebut juga menunjukkan adanya persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Ia kemudian mengungkit lagi film dokumenter yang dia buat, yakni 'Dirty Vote', yang sebelumnya mengulas berbagai kecurangan dalam Pemilu 2024 silam.
“Selamat. 1 kecurangan dari Pilpres 2024 sudah diungkap di MK. Jadi bagaimana penonton 'Dirty Vote'?” tulisnya.
Feri selanjutnya menilai persoalan tersebut tidak berhenti pada putusan MK. Ia menyebut DPR, partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta seluruh masyarakat perlu serius menindaklanjuti putusan tersebut.
“Tinggal DPR, Parpol dan Capres/Cawapres serta seluruh rakyat serius,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam putusannya, MK memang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Akan tetapi, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
0 Komentar